TRANS PACIFIC PARTNERSHIP: A POINT OF VIEW FROM PATENT AND GENERIC ASPECT

  • 0

TRANS PACIFIC PARTNERSHIP: A POINT OF VIEW FROM PATENT AND GENERIC ASPECT

 

“Free trade is not based on utility, but on justice.”

-Edmund Burke

 

Pada realitanya, celah-celah ketidakadilan dalam perdagangan bebas tak dapat sepenuhnya ditambal. Perjanjian perdagangan bebas Trans Pacific Partnership pun tak terlepas dari jeratan ketidakadilan tersebut, terkhusus dalam aspek hak paten terhadap produk farmasi. Tim penulis berargumen bahwa wacana pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan TPP akan memiliki implikasi langsung kepada masyarakat kecil dengan keterbatasan akses fasilitas kesehatan, terutama obat-obatan berkualitas dengan harga terjangkau, dan memudahkan monopoli pihak swasta di bidang kesehatan, serta melemahkan peran pemerintah dalam mengontrol masa paten terhadap obat-obat yang pada waktu tertentu dapat dimanfaatkan menjadi obat generik. Pada bagian pertama, tim penulis menjabarkan elaborasi terkait TPP itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana regulasi hak paten dalam TPP dan implikasinya terkait produk farmasi, khususnya obat generik. Sedangkan pada bagian akhir, tim penulis mengulas tantangan-tantangan apa sajakah yang akan dihadapi masyarakat Indonesia jika bergabung dengan TPP.

Trans Pacific Partnership (TPP) merupakan salah satu perjanjian regional yang dibentuk oleh negara-negara pro-pasar untuk mendorong terwujudnya free trade market yang bersifat global. Perjanjian regional ini muncul akibat adanya ketidakpastian keputusan Doha oakley outlet Round mengenai wacana dibentuknya free trade market seluruh negara yang akan dipayungi oleh World Trade Organization (WTO). Terlepas dari kondisi tersebut, negara-negara pro-pasar cenderung mempertahankan keinginannya untuk saling berdagang dengan mudah, sehingga mendorong munculnya perjanjian-perjanjian perdagangan bebas bilateral dan multilateral yang bersifat regional. Salah satu negara yang Cheap NFL Authentic Jerseys sangat mempromosikan perdagangan bebas adalah Amerika Serikat. Di bawah Presiden Obama, Amerika Serikat mulai memandang regional Asia-Pasifik sebagai salah satu mitra kerja yang menguntungkan. Maka pada tahun 2005 dimulailah drafting perjanjian Trans-Pacific Partnership. Indonesia mengemukakan keinginannya untuk bergabung dalam TPP pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke White House, Oktober 2015.

Trans-Pacific Partnership (TPP) awalnya merupakan perjanjian bernama Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (P-4) yang diikuti oleh Chili, Selandia Baru, Singapura, dan Brunei pada tahun 2005. Perjanjian P-4 awalnya tidak terlalu menarik banyak negara, selain karena negara pelopor P-4 merupakan negara kecil, negara-negara dengan kekuatan perdagangan besar masih berfokus pada Doha Development Agenda. Namun dengan menguatnya pengaruh Tiongkok di Asia melalui perjanjian perdagangan bebas seperti Mainland China-ASEAN FTA, ASEAN+3, serta East Asian Summit; Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk bergabung dan mentransformasikan P-4 menjadi TPP pada November 2009. Menurut Liu dan Shen dalam penelitiannya mengenai TPP di jurnal The China Review, Amerika Serikat berharap TPP dapat melemahkan pengaruh Tiongkok dan Jepang di regional Asia-Pasifik, membuat patokan FTA baru pada abad ke dua puluh satu, serta menguatkan kepemimpinan Amerika di bidang ekonomi, politik, dan ideologi khususnya di kawasan tersebut. Sedangkan bagi negara anggotanya, TPP dilihat sebagai potensi pasar yang terdiri dari 800 juta orang dengan PDB sejumlah $US 27.5 triliun per tahun.

Ditinjau dari segi keuntungannya, TPP diprediksi akan menjadi penggerak perekonomian di kawasan Asia-Pasifik dengan total 36.3% dari total GDP dunia. Menurut penelitian dari Peterson Institute for International Economics, TPP akan menghasilkan keuntungan sebesar 295 juta dollar secara global pada tahun 2025. Keuntungan TPP lebih besar daripada proyeksi keuntungan Doha Development Agenda yang hanya berkisar 63 juta dollar sampai 283 juta dollar pada tahun yang sama. Melalui liberalisasi investasi dan margin perdagangan yang besar, negara-negara TPP berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Namun dibalik keuntungan yang ditawarkan, TPP banyak dikritisi oleh berbagai kalangan baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Kritik-kritik tersebut mengarah pada beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat sehari-hari: mulai dari perlindungan hukum publik yang terancam karena diberlakukannya Investor-State Dispute Settlement (ISDS), kebebasan berekspresi yang dibatasi oleh kewajiban filter konten online, sampai sektor kesehatan yang terancam monopoli oleh perusahaan-perusahaan besar. Pada tulisan ini penulis akan membahas lebih dalam pada kritik mengenai pengaturan hak paten. Pengaturan hak paten tersebut mencakup pengaturan paten obat yang berpotensi untuk merugikan masyarakat, yang disebabkan oleh monopoli perusahaan obat serta dampaknya terhadap obat generik.

 

Hak paten dan implikasinya terhadap produk farmasi khususnya obat generik

Hak paten pada dasarnya adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada peneliti atas hasil penemuannya di bidang teknologi, dimana sang peneliti memberikan persetujuan bagi orang lain untuk memakai penemuannya (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1). Hak paten juga tergolong dalam hak harta kekayaan intelektual atau HAKI (property rights) karena didalamnya terdapat nilai ekonomi terhadap proses penelitian yang melibatkan tenaga, waktu, dan biaya. Hak paten diberikan tidak untuk selamanya dan hanya berlaku dalam jangka waktu yang tertentu sehingga bersifat terbatas. Setelah paten tersebut habis masa perlindungannya, maka status barang dapat berubah menjadi public domain atau menjadi milik umum. Setiap orang kemudian dapat memproduksi atau membuat penemuan baru dari barang teknologi yang telah berakhir dari perlindungan patennya.

Dalam ranah kesehatan, hak paten juga berlaku untuk penemuan obat yang berkontribusi besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti obat diabetes, pernafasan, dan hepatitis. Permasalahan muncul ketika penemuan obat terbaru selalu diberi label dengan aturan hak paten. LeGrain (2003:256) melihat bahwa pengaturan hak paten atau yang sering disebut dengan TRIPS (trade-related of intellectual property rights) menjadi hambatan besar bagi terciptanya kesetaraan akses terhadap obat-obatan yang dinilai memiliki peran signifikan untuk mereduksi penyakit-penyakit berbahaya di dunia, seperti HIV/AIDS. Dalam arti, akses terhadap obat-obatan tersebut menjadi sulit karena adanya hak paten yang berdampak pada harga obat menjadi mahal. Aturan hak paten memang penting bagi penemu teknologi agar karyanya tidak dengan mudah di replikasi oleh pihak lain, namun terkadang hal ini dapat menghambat pemenuhan kesejahteraan masyarakat terhadap obat-obatan.

Problematika tersebut terefleksi dari Annex TPP 18.50. 2, berikut:

“Each Party shall: (a) apply paragraph 1, mutatis mutandis, for a period of at least three years with respect to new clinical information submitted as required in support of a marketing approval of a previously approved pharmaceutical product covering a new indication, new formulation or new method of administration; or, alternatively, (b) apply paragraph 1, mutatis mutandis, for a period of at least five years to new pharmaceutical products that contain a chemical entity that has not been previously approved in that Party.”

Ditinjau dari annex tersebut, pemaknaan yang dapat ditarik terkait hak paten dalam produk farmasi ialah bahwa eksklusivitas produk farmasi akan berlangsung selama minimal lima tahun. Negara-negara yang tergabung dalama TPP harus memilih antara tiga tahun tambahan eklusivitas bagi new uses, forms and methods of administering products, atau eksklusivitas selama minimal lima tahun bagi produk lama yang hanya sedikit di modifikasi, atau disebut pula sebagai praktik evergreening atau peremajaan obat. Evergreening merujuk kepada perpanjangan masa paten obat yang dilakukan oleh perusahaan farmasi, dengan penambahan dua puluh tahun masa paten tanpa meningkatkan kemanjuran obat tersebut. Praktik tersebut sejatinya akan memunculkan monopoli terhadap hak paten obat, sehingga masyarakat akan lebih sulit untuk mengakses obat-obatan yang terjangkau, khususnya obat-obat generik. Praktik tersebut mendorong inovator untuk meningkatkan produksi obat-obat bermerek, sehingga memperpanjang masa tunggu pasien terhadap obat-obatan generik. Garattini & Tediosi (1999) mendefinisikan obat generik sebagai obat cheap football jerseys imitasi (tiruan) dari obat yang sudah melebihi siklus hidupnya (mature drug) dan dipasarkan menggunakan nama zat aktif dari obat yang sudah tidak diproteksi atau disebut dengan obat originator. Karena sudah tidak terproteksi dengan hak paten, harga obat-obatan generik cenderung lebih terjangkau.

Dalam setiap perjanjian yang ada, tidak ada satu pihak pun yang sama sekali luput dari kerugian. Seringkali pula perjanjian yang ada justru merugikan pihak yang termarjinalisasi. Negara berkembang, dalam konteks perjanjian TPP, dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang cenderung dirugikan oleh adanya monopoli hak paten industri farmasi. Doctor Without Borders, dikenal pula dengan MSF, serta kelompok advokasi kesehatan lain menyebutkan bahwa jutaan masyarakat yang terjangkit HIV, Hepatitis C, Ebola, dan penyakit lain akan terpapar dampak dari penandatanganan pasal-pasal TPP terkait produk farmasi tersebut. MSF bahkan mengajukan pernyataan yang menyebut hal itu sebagai “the worst trade agreement for access to medicines in developing countries.” Judit Rius Sanjuan, penasehat kebijakan hukum ชนิดของโรคเบาหวาน MSF, menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan monopoli baru bagi perusahaan farmasi dan menguatkan serta memperpanjang monopoli yang telah mereka raih. Pada akhirnya, negara-negara, kementerian kesehatan, dan penyedia jasa pengobatan seperti MSF akan meraih titel korban dari monopoli tersebut (Aljazeera, 2015).

Pun di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tak terlepas dari jeratan problematika ini. Dalam berita yang memuat pernyataan dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Maulida Sitanggang (2012), menyatakan bahwa nilai rupiah obat generik nasional saat ini hanya menyumbang 8-11% dari penjualan obat nasional karena pemerintah menetapkan kebijakan harga obat generik sekitar 10-50% dari harga obat bermerek pada umumnya. Kecilnya nilai obat generik nasional merupakan salah satu situasi yang harus diperhatikan apabila Indonesia mempertimbangkan untuk bergabung dalam TPP, mengingat Indonesia termasuk negara berkembang dengan kebutuhan obat-obat generik yang terus meningkat seperti obat HIV, diabetes, kanker dan hepatitis.

 

Tantangan yang akan dihadapi masyarakat Indonesia

Berdasarkan kasus di atas, Indonesia dapat bercermin dari salah satu negara anggota ASEAN yang telah bergabung dengan TPP yaitu Malaysia. Menurut data yang bersumber dari Malaysian AIDS Council (05-11-15), dikatakan bahwa 85% para apoteker di Malaysia cenderung merekomendasi subtitusi obat bermerek menjadi obat generik untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya. Dalam hal pengobatan HIV, saat ini Malaysia membayar hingga delapan kali lebih mahal untuk obat HIV lopinavir-ritonavir bila dibandingkan dengan negara-negara dengan pendapatan negara yang relatif sama seperti Thailand, Vietnam, Brazil (Malaysian AIDS Council; 05-11-15). Salah satu obat untuk menyembuhkan Hepatitis C (sofosbuvir) juga belum dapat diakses oleh masyarakat Malaysia secara luas karena harganya mencapai $84.000 untuk pengobatan 12 minggu. Apabila dibandingkan dengan versi generiknya, harga kedua obat tersebut pada umumnya akan lebih murah. Misalnya versi generik dari obat Hepatitis C dapat disediakan dengan harga $171-360 untuk pengobatan 12 minggu. Namun dengan pelaksanaan TPP, versi generik dari obat HIV maupun Hepatitis C diatas menjadi sulit tersedia karena adanya tambahan tahun hak paten. Hal ini berarti pemerintah Malaysia dan masyarakatnya harus membayar kedua obat berharga mahal tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama.

Di Indonesia, kebutuhan akan obat generik HIV lopinavir-ritonavir serta Hepatitis C memiliki peran krusial bagi masyarakat ditinjau dari beberapa alasan. Pertama, menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2005 sampai 2015, penderita HIV/AIDS di Indonesia mencapai sebanyak 184.929 orang. Sebanyak 32% dari data tersebut adalah pemuda berusia 20-29 tahun yang berada pada masa produktif tahap awal. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan tingginya permintaan masyarakat penderita HIV/AIDS akan kebutuhan obat HIV lopinavir-ritonavir tiap tahunnya. Kedua, sebelum versi generik HIV lopinavir-ritonavir diperbolehkan beredar, pemerintah Indonesia membantu meringankan beban biaya masyarakat penderita HIV/AIDS terhadap obat tersebut dengan memberikan potongan harga obat lopinavir-ritonavir mencapai sekitar $720 – 840. Namun setelah versi generik HIV lopinavir-ritonavir beredar dan tersedia di pasar global, banyak warga Indonesia yang terinfeksi virus HIV/AIDS menjadi lebih mudah untuk mengakses obat tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit Hepatitis di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian kesehatan pada tahun 2013, terdapat lima provinsi penyandang hepatitis terbanyak di Indonesia yaitu: NTT, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Aceh. NTT sebagai salah satu daerah penderita hepatitis terbanyak juga merupakan provinsi dengan pendapatan per kapita terendah menurut BAPPENAS dan UNDP (2013). Dari situasi tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pada umumnya masyarakat penderita Hepatitis di Indonesia berasal dari level penghasilan yang rendah. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan masyarakat penderita Hepatitis untuk mengakses obat-obat bermerek dan memilih untuk mengandalkan obat generik Hepatitis yang dirasa lebih murah.

Meski pada umumnya harga obat generik cenderung lebih murah, namun menurut data WHO: A Survey of Medicine Price Availability, Affordability and Price Component in Malaysia tahun 2005, terdapat pula beberapa apotek swasta di Malaysia yang masih menerapkan harga mahal untuk obat-obat generik khususnya untuk jenis obat darah tinggi, asma, dan obat pernafasan. Situasi seperti ini ternyata juga ditemukan di Indonesia. Menurut penelitian oleh Health Research and Development Ministry of Health Indonesia tahun 2004 menunjukkan bahwa dalam survey publik untuk mengukur harga kesehatan primer, beberapa obat generik ditemukan rata-rata 74% lebih tinggi dari adanya standar harga secara internasional. Lebih krusial lagi, dikatakan bahwa sistem kesehatan Indonesia masih bergantung pada sektor-sektor privat, berorientasi pasar, dan bersifat profit-motivated. Hal ini dikarenakan investasi publik di bidang kesehatan sangat rendah. Belanja publik pada kesehatan pada tahun 2000 hanya 0,6% dari PDB atau 20% dari total pengeluaran bidang kesehatan. Situasi ini meninggalkan sektor swasta yang bertanggung jawab untuk sekitar 80% dari total pengeluaran kesehatan dan berdampak pada monopoli obat, yang mengarah pada monopoli masa paten kemudian berakhir pada harga obat yang menjadi mahal.

Berdasarkan analisa mengenai Annex TPP yang mengatur perpanjangan hak paten serta penjelasan perbandingan antara kebutuhan obat generik negara Indonesia dan Malaysia diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat generik dinilai masih signifikan di discount football jerseys kedua negara tersebut. Meski di beberapa apotek swasta harga obat generik masih tergolong mahal, namun adanya obat generik membantu meringankan biaya masyarakat terhadap kebutuhan obat-obat berharga mahal seperti salah satunya obat HIV lopinavir-ritonavir dan obat Hepatitis. Khusus negara cheap jordans for sale Indonesia, adanya wacana untuk bergabung dengan TPP akan berdampak langsung terhadap masyarakat kecil yang masih memiliki keterbatasan untuk mengakses fasilitas kesehatan terutama dalam hal keterjangkauan pembelian obat-obatan. Selain itu, adanya ratifikasi TPP dapat membuka peluang monopoli pihak swasta di bidang kesehatan serta melemahkan peran pemerintah dalam mengontrol masa paten terhadap obat-obat yang pada waktu tertentu dapat dimanfaatkan menjadi obat generik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LeGrain, Philippe. 2003. “How Global Patent Laws Harm the Poor and the Sick”, dalam Open World: the Truth about Globalisation, London: Abacus Book, pp. 254-269.

http://www.twn.my/title2/resurgence/2015/303-304/cover05.htm

http://america.aljazeera.com/articles/2015/10/5/tpp-called-big-win-for-big-pharma.html

http://www.lawctopus.com/academike/evergreening-an-abuse-of-the-patent-system/


Leave a Reply